LSM Pertanyakan Tunjangan Kinerja Pegawai Fungsional Otorita IKN

Redaksi

- Editor

Jumat, 1 November 2024 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto: Ahmad Husein Batubara, Ketua LSM P2NAPAS, saat mempertanyakan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai fungsional di OIKN.

i

Keterangan Foto: Ahmad Husein Batubara, Ketua LSM P2NAPAS, saat mempertanyakan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai fungsional di OIKN.

Padang, KompasReal.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (LSM P2NAPAS) mempertanyakan pemberian Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional (JF) kepada 23 pegawai di Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) pada tahun anggaran 2023. LSM P2NAPAS menilai pemberian tunjangan tersebut tidak memiliki dasar pembayaran yang tepat dan berpotensi membebani keuangan negara.

Ahmad Husein Batubara, Ketua LSM P2NAPAS, menyatakan bahwa pemberian tunjangan kinerja kepada 23 orang yang dilantik sebagai Jabatan Fungsional di OIKN pada bulan September 2023, menimbulkan sejumlah pertanyaan.

“Dari 23 orang tersebut, 15 orang belum mengikuti uji kompetensi,” ujar Husein. “Selain itu, ada 1 orang yang dilantik di OIKN pada bulan September 2023 dengan jabatan JF Muda, padahal sebelumnya di K/L lain ia menjabat JF Pertama. Ia menerima tunjangan kinerja selama dua bulan tanpa pelantikan di OIKN.”

Husein juga mengungkapkan bahwa 1 orang pegawai memiliki hasil uji kompetensi di bawah jabatan yang diembannya saat ini, dan 5 orang lainnya menerima tunjangan kinerja jabatan saat ini selama jeda menunggu uji kompetensi. Sementara 1 orang lainnya tidak lulus uji kompetensi.

“Surat LSM P2NAPAS Nomor:01//DPP/LSM-P2NAPAS/08/2024 yang ditujukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susanto pada tanggal 1 November 2024, mencantumkan realisasi anggaran OIKN periode Tahun 2023,” jelas Husein. “Dari realisasi tersebut, sebesar Rp50.432.430.509 merupakan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Pemberian tunjangan kepada para pegawai ini patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Husein mencontohkan, Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang JF pada Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan, termasuk mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina.

Baca Juga :  Tokoh Politik Kota Padangsidimpuan Kembali Berjaya di DPRD Periode 2024-2029  

“Kondisi ini berisiko membebani keuangan negara jika hasil uji kompetensi tidak sesuai dengan jabatan pada saat pengangkatan,” tegas Husein.

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan, Dua Pelaku Diamankan
Kejagung Temukan Ribuan Motor Listrik Diduga Hasil Mark Up Tersimpan di Gudang PT YAT
Dugaan Mega Korupsi di BGN, Kejagung Tetapkan Mantan Pimpinan sebagai Tersangka
Dugaan Suap Izin Tinggal WNA, KPK Bongkar Praktik Korupsi di Lingkungan Imigrasi
KPK Cari Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim Terkait OTT di Imigrasi Jakarta Barat
Polres Padangsidimpuan Ungkap 13 Kasus Narkotika Selama Ops Antik Toba 2026, Amankan 16 Tersangka
BREAKING NEWS! HITUNGAN JAM SETELAH DICOPOT, EKS KEPALA BGN DITANGKAP KEJAGUNG
Operasi Antik Toba 2026, Polres Tapsel Ungkap 14 Kasus Narkoba dan Amankan 14 Tersangka
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:17 WIB

Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan, Dua Pelaku Diamankan

Rabu, 17 Juni 2026 - 02:29 WIB

Kejagung Temukan Ribuan Motor Listrik Diduga Hasil Mark Up Tersimpan di Gudang PT YAT

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:57 WIB

Dugaan Mega Korupsi di BGN, Kejagung Tetapkan Mantan Pimpinan sebagai Tersangka

Senin, 8 Juni 2026 - 09:01 WIB

Dugaan Suap Izin Tinggal WNA, KPK Bongkar Praktik Korupsi di Lingkungan Imigrasi

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:41 WIB

KPK Cari Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim Terkait OTT di Imigrasi Jakarta Barat

Berita Terbaru