KompasReal.com, Tapanuli Selatan – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menjadi sorotan publik.
Sepuluh proyek P3TGAI yang sedang berjalan di berbagai lokasi diduga kuat dikendalikan sepenuhnya oleh pihak ketiga, menyimpang dari petunjuk teknis yang mengharuskan pengerjaan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani.
Di Desa Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan, misalnya, sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dibentuk hanya dijadikan ‘alat tumpang dana’ saja.
Nama-nama kelompok tani diduga dipinjam untuk memenuhi persyaratan administrasi, sementara pengerjaan proyek sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan dana yang signifikan, termasuk dugaan mark-up anggaran dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi.
Akibatnya, kualitas pekerjaan proyek irigasi dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi, jauh dari harapan, dan terancam tidak berkelanjutan.
“Proyek yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok tani P3A terindikasi dialihkan kepada pihak ketiga,” keluh seorang warga Desa Pintu Padang yang enggan disebutkan namanya.
Nah, kejanggalan semakin mencuat dengan sikap salah satu Ketua P3A dan Konsultan Manajemen Balai (KMB) yang memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan ini.
Hal tersebut memicu kecurigaan adanya keterlibatan oknum utusan dari satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) I Medan.
Aktivis GAPERTA Tuntut Tanggung Jawab
Menanggapi informasi ini, Stevenson Ompu Sunggu, aktivis dari Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA), menyatakan bahwa pihaknya telah mengamati sejumlah dugaan masalah pada P3TGAI di Tapsel.
“Kami menanggapi informasi ini dengan sangat serius. Tim investigasi kami akan bekerja untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa siapa pun yang terlibat akan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” tegas Stevenson pada Kamis (25/9/2025).
Kasus ini menjadi ujian berat bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Masyarakat Tapanuli Selatan menuntut keadilan dan berharap agar para pelaku korupsi segera diseret ke pengadilan demi terwujudnya pembangunan yang transparan dan akuntabel. (Paruhum)
