KompasReal.id, Padang, 2 Februari 2026 — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp18,9 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Dana ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik yang rusak akibat banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu.
Penegasan mengenai alokasi anggaran tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Padang akhir Januari 2026. Rosiade mengatakan bahwa dukungan anggaran ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk hadir langsung dalam pemulihan daerah terdampak.
Menurut keterangan yang dirilis, dana Rp18,9 triliun akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, normalisasi sungai, serta fasilitas publik seperti sekolah, perkantoran, hingga rumah ibadah. Proyek-proyek ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta kualitas infrastruktur di Sumbar secara menyeluruh.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera Barat turut hadir dalam forum tersebut untuk mematangkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dasar pengalokasian anggaran. Kolaborasi lintas lembaga ini dianggap krusial agar proses pemulihan berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pendataan kerusakan secara akurat sebagai bagian dari penanganan pascabencana yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar sumber daya anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Penulis : Edy siregar
Editor : EMAS
