Mahasiswa Tapsel Desak Pemeriksaan Sekretaris Dewan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas Rp15 Miliar

Redaksi

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto

Mahasiswa Tapsel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan Sekretaris Dewan terkait anggaran perjalanan dinas.

i

Keterangan Foto Mahasiswa Tapsel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan Sekretaris Dewan terkait anggaran perjalanan dinas.

Tapsel, KompasReal.com – Ikatan Mahasiswa Peduli Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Polres dan sekretariat DPRD Tapsel pada Senin, 16 Juni 2025, menuntut aparat penegak hukum segera memeriksa Sekretaris Dewan Darwin Dalimunthe S.Sos sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Tuntutan tersebut muncul terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Tapsel yang mencapai belasan miliar rupiah, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Sumatera Utara yang belum dikembalikan.

Koordinator aksi, Candra Ananda Lubis, menyatakan, “Aksi unjuk rasa ini kami lakukan sebagai bentuk protes di tengah situasi ekonomi nasional yang sulit, sementara anggaran perjalanan dinas DPRD yang besar belum tentu memberikan manfaat bagi masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur pertanian yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya penggunaan anggaran fiktif dalam perjalanan dinas tersebut dan meminta Polres Tapsel memanggil Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian Keuangan DPRD untuk diperiksa terkait dugaan tersebut. Menanggapi aksi ini, Kanit Intel 3 Ekonomi Polres Tapsel, Chandra Agung Siahaan, menyatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretaris Dewan DPRD Tapsel belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan tersebut. Namun, Ketua DPP LSM MASTENGG, Borkat Siregar S.Sos, turut mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang diduga menyalahgunakan kewenangan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan, Dua Pelaku Diamankan
Kejagung Temukan Ribuan Motor Listrik Diduga Hasil Mark Up Tersimpan di Gudang PT YAT
Dugaan Mega Korupsi di BGN, Kejagung Tetapkan Mantan Pimpinan sebagai Tersangka
Dugaan Suap Izin Tinggal WNA, KPK Bongkar Praktik Korupsi di Lingkungan Imigrasi
KPK Cari Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim Terkait OTT di Imigrasi Jakarta Barat
Polres Padangsidimpuan Ungkap 13 Kasus Narkotika Selama Ops Antik Toba 2026, Amankan 16 Tersangka
BREAKING NEWS! HITUNGAN JAM SETELAH DICOPOT, EKS KEPALA BGN DITANGKAP KEJAGUNG
Operasi Antik Toba 2026, Polres Tapsel Ungkap 14 Kasus Narkoba dan Amankan 14 Tersangka
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:17 WIB

Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan, Dua Pelaku Diamankan

Rabu, 17 Juni 2026 - 02:29 WIB

Kejagung Temukan Ribuan Motor Listrik Diduga Hasil Mark Up Tersimpan di Gudang PT YAT

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:57 WIB

Dugaan Mega Korupsi di BGN, Kejagung Tetapkan Mantan Pimpinan sebagai Tersangka

Senin, 8 Juni 2026 - 09:01 WIB

Dugaan Suap Izin Tinggal WNA, KPK Bongkar Praktik Korupsi di Lingkungan Imigrasi

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:41 WIB

KPK Cari Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim Terkait OTT di Imigrasi Jakarta Barat

Berita Terbaru