Tapsel, KompasReal.com – Desa Purba Nauli, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), kini memiliki “monumen” baru, dua menara beton yang menjulang tinggi, sisa proyek pembangunan jembatan gantung berkisar senilai Rp 495 juta yang mangkrak. Proyek yang dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapsel ini menjadi simbol nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur di daerah.
Kegagalan proyek ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi warga Desa Purba Nauli.
Warga yang selama ini berharap akan akses yang lebih aman dan efisien kini terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh lebih berbahaya dan tidak efisien.
Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang membawa barang bawaan berat.
Lebih memprihatinkan lagi, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR Tapsel terkait penyebab mangkraknya proyek tersebut.
Ketidakjelasan ini diperparah dengan sulitnya menemukan kantor CV. TM (Singkatan -Red) perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek, di alamat yang tertera dalam Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dugaan penyimpangan anggaran semakin menguat setelah investigasi yang dilakukan oleh Bangsa Institute (BI) Tabagsel. Lembaga ini memperkirakan biaya pembangunan dua menara tersebut hanya sekitar Rp 100-160 juta. Selisih anggaran yang signifikan, mencapai ratusan juta rupiah, menimbulkan pertanyaan besar tentang penggunaan dana proyek tersebut.
Dalam keterangannya di berbagai media, A. J. Siagian, Ketua Umum BI Tabagsel, mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segera melakukan audit investigatif yang transparan dan mempublikasikan seluruh dokumen proyek kepada publik.
Tindakan ini penting untuk mengungkap penyebab kegagalan proyek, menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dua menara yang terbengkalai tersebut tidak hanya menjadi simbol kegagalan proyek, tetapi juga menjadi cerminan dari lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
